Jakarta, Indonesia | Tuesday, 11-12-2018

NEWS UPDATE

Komisi IX DPR Panggil IDI Terkait Pemecatan Dokter Terawan

AL | Kamis,05 Apr 2018 - 16:15:57 WIB

Ketua Komis IX DPR, Dede Yusuf.foto.ist

Jakarta, CityPost - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memastikan pihaknya akan memanggil  Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) IDI  dan Konsil Kedokteran Indonesia pada Senin (9/4/18) untuk menyelesaikan persoalan pro dan kontra kebijakan organisasi tersebut yang memecat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI dr Terawan Agus Putranto.

Dede mengakui Komisi IX DPR tidak bisa mengintervensi terkait apa yang terjadi di internal IDI namun, ketika sebuah kebijakannya menjadi polemik berkepanjangan maka pemerintah harus mendudukkan masalah tersebut dengan baik dan benar. Menurutnya, dari perspektif masyarakat, mereka tidak mengerti persoalan etika yang diungkapkan pihak IDI agar tidak sampai muncul pikiran negatif di publik.

"Jangan sampai di publik ada semacam pemikiran negatif, jangan-jangan ribuan orang yang diselamatkan ini salah semua. Kita ingin pemerintah memberikan jawaban Senin pekan depan," katanya di Jakarta, Kamis (5/4/18).

Menurut Dede, metode Digital Subtraction Angiography (DSA) yang digunakan dokter dalam menyembuhkan para pasien seperti dokter Terawan harus diberikan payung hukum, sehingga metode yang sudah puluhan tahun lalu tidak serta merla digunakan lalu kode etik kedokteran menyalahi yang dibuat dokter tersebut. Dede mengatakan, dalam konteks tersebut metode yang digunakan dokter Terawan bermanfaat untuk rakyat, terjangkau, tidak memberatkan dan belum ada korban yang ditimbulkan penggunaan metode tersebut.

"Payung hukumnya tidak perlu UU, kami serahkan kepada pemerintah, idealnya Peraturan Menteri Kesehatan namun untuk mengeluarkan peraturan tersebut harus bertanya kepada KKI," ujarnya.

Dede menilai IDI harus bisa menjelaskan terkait kebijakan organisasi tersebut karena selama ini sudah banyak orang yang terselamatkan dengan metode yang digunakan dokter Terawan, harus dicari titik tengah dari persoalan tersebut sehingga Komisi IX DPR akan memediasinya karena persoalan ini baru pertama terjadi.

Sebelumnya, IDI memberikan sanksi kepada dr Terawan berupa pemecatan selama 12 bulan dari keanggotaan IDI sejak 26 Februari 2108 hingga 25 Februari 2019. (red/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar