Jakarta, Indonesia | Friday, 14-08-2020

NEWS UPDATE

Geger Anies Langgar Janji Kampanye Terbitkan Izin Reklamasi

Hen | Senin,06 Jul 2020 - 15:55:31 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/ foto ist Ryan citypost

Jakarta, CityPost – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah menuai kontroversi dikalangan para pendukungnya usai menerbitkan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan Ancol atau yang dikenal dengan istilah reklamasi.

Disebutkan setidaknya ada 35 hektar dari Dufan dan 120 hektar kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang akan direklamasi dengan izin melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 24 Maret 2020 lalu.

Kebijakan penerbitan izin reklamasi ini lantas menuai protes dari sejumlah pendukungannya dalam konteks pemilihan Gubernur silam. Sebuah ironisasi, dimana satu sisi Anies menghentikan program reklamasi dimasa gubernur sebelumnya dan kini dia menerbitkan izin reklamasi disaat kepemimpinannya.

“Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas kurang lebih 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas kurang dari 120 hektar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai peta,” tulis Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Dijelaskan sebelumnya, pelasanaan reklamasi itu terlebih dahulu harus melengkapi kajian teknis seperti penanggulangan banjir, kajian dampak pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan. Kajian lainnya seperti, perencanaan infrastruktur, prasarana dasar, analisa terkait dampak lingkungan (amdal) dan kajian yang diperlukan lainnya.

Melalui Kepgub tersebut, diktum keempat PT PJA selaku pengelola diwajibkan untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan prasarana, sarana dan utilitas dasar itu antara lain jaringan jalan dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas.

PJA sendiri kabarnya akan dikenakan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai didaratan. Kemudian lahan hasil perluasan, yakni lahan matang sebesar 5 persen dari luar kotor daerah yang berhasil diperluas wajib diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam berita acara serah terima Lahan Matang sebesar 5 persen dan tidak termasuk peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas umum terhadap lahan seluas kurang lebih 35 hektar dan 120 hektar.

Terbitnya izin reklamasi ini lantas dikecam oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Melalui Sekretaris Jendral, Susan Herawati menegaskan bahwa izin reklamasi terbitan Anies Baswedan sangat ironi pasalnya Gubernur DKI Jakarta pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Bahkan disebutkan, Anies bukan hanya memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) tetapi juga mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di pulau reklamasi Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah.

Susan menegaskan bahwa pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta, sementara komersialisasi itu sendiri tidak sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010.

“kawasan pantai, pesisir dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan,” tegas Susan.

Susuan menilai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 cacat hukum pasalnya hanya mengacu pada tiga undang-undang yakni UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Sedangkan  dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau, kata Susan ada dalam UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kenapa UU itu tidak dijadikan dasar oleh Anies, pungkasnya. (Hen/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar