Jakarta, Indonesia | Thursday, 24-10-2019

NEWS UPDATE

MPF PBB Serukan Petinggi Myanmar Diadili Terkait Rohingya

RWS | Rabu,19 Sept 2018 - 10:00:19 WIB

Ketua MPF PBB Marzuki Darusman/foto ist

CityPost – Tragedi Rakhine yang menimpa etnis Muslim Rohingya saat ini terus diusut dan diselidiki. Bahkan banyak pihak dan petinggi negara-negara barat menyebutkan peristiwa Rakhine sebagai genosida alias pembantaian etnis.

Terkait hal itu, Misi Pencari Fakta (MPF-red) PBB di Myanmar saat ini menyerukan agar para petinggi militer Myanmar segera diadili atas tuduhan genosida terhadap warga etnis Muslim Rohingya di Rakhine. Mereka saat ini tengah merinci laporan dari misi pencarian fakta dilapangan

Disebutkan dari temuan MPF, ada hal mengerikan yang terjadi terkait sejumlah kejahatan hingga memilukan dan menggugah hati nurani manusia. Dari penyelidikan yang dilakukan selama satu tahun diungkap sejumlah bukti-bukti yang kredibel bahwa militer Myanmar telah melakukan pelanggaran serius dalam hukum internasional.

Hal itu disampaikan oleh Ketua MPF, Marzuki Darusman. Dia mengatakan, pembunuhan, pemerkosaan massal perempuan dan anak-anak perempuan, pembakaran dan penjarahan rumah penduduk dan kekejaman lain yang terjadi di Rakhine merupakan sebuah rancangan dan serangan terarah yang memang ditujukan kepada kelompok Rohingya oleh tentara Myanmar yang disebut sebagai  Tatmadaw.

“Kami telah menyimpulkan bahwa warga Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang dilindungi dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Tatmadaw dan pasukan keamanan lainnya termasuk dalam empat dari lima kategori genosida,” tegasnya.

Diketahui, atas kebrutalan yang terjadi di Rakhine ada sebanyak 700 ribu etnis Rohingya yang melarikan diri dan eksodus ke Bangladesh. Bahkan, Darusman mengatakan persekusi itu masih terus terjadi. Hal inilah yang membuat para pengungsi enggan kembali kekampung halamannya.

Laporan MPF menuding Tatmadaw melakukan tindak kekejaman di negara bagian Kachin dan Shan yang bisa dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Bahkan MPF telah menyusun daftar nama perwira militer yang harus diselidiki dan diadili atas genosida yang terjadi.

Kendati demikian, pihak Myanmar saat ini keberatan dengan MPF. Melalui Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, Kyaw Moe Tun disebutkan bahwa MPF dianggap berat sebelah dan merugikan upaya pemerintah dalam mencari penyelesaian jangka panjang atas masalah yang terjadi di Rakhine.

Kyaw sendiri mengatakan pemerintah Myanmar sangat bersimpati dengan nasib para pengungsi Rohingya di Bangladesh, khususny bagi para perempuan dan anak-anak perempuan. Pemerintah sendiri siap menyambut mereka kembali. (RWS/ist)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar