Jakarta, Indonesia | Sunday, 08-12-2019

NEWS UPDATE

Muslim Uyghur Dan Genosida

Penulis : Sugeng Satya Dharma – Wartawan Senior | Jumat,20 Sept 2019 - 07:42:46 WIB

Cover Buku Sugeng Satya Dharma-set pic/foto ist

DALAM sebuah video wawancara dengan salah satu stasiun TV Nasional, Dr. Salim Said, pengamat politik dan militer Indonesia, dengan gamblang menyebut fakta bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak kedatangan delegasi muslim Uyghur di Istana Kepresidenan.

“Delegasi muslim Uyghur datang ke istana diantar oleh penasehat MUI, Din Syamsudin. Sudah datang di depan Istana mau ketemu presiden, tapi ditolak presiden,” ujar Salim Said dalam cuplikan video yang diunggah akun twitter @putrabanten80, Selasa, 2/4/2019.

Padahal, menurut Salim Said, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo akan mendapat citra baik jika mau menerima delegasi Uyghur yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan dunia, termasuk perhatian dari masyarakat muslim Indonesia.

Namun hal yang mencengangkan terjadi. Presiden Jokowi menolak delegasi dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal; yakni tak ingin menyakiti hati pemerintah China. Padahal delegasi muslim Uyghur tersebut membawa Al-Quran yang bertuliskan tangan sebagai hadiah kepada Presiden satu negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar.

Alasan penolakan itulah yang dianggap Salim Said aneh. “Apa kita ini bangsa yang merdeka atau bangsa terjajah oleh Tiongkok?” ujar alumni Ohio State University yang kini menjadi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) itu.

Kisah yang diceritakan Dr. Salim Said di atas hanyalah secuil fakta tentang sikap, tanggapan dan reaksi pemimpin dan warga negara Indonesia terhadap apa yang terjadi dan menimpa muslim Uyghur di China. Ada banyak kisah “ketidakpedulian” lain dari aparat pemerintah Indonesia yang tak terungkap di media. Sepertinya simpati dan empati atas derita sesama, sudah hilang dari para pemimpin negeri berpenduduk mayoritas muslim ini.

Bukan Soal Rebutan Kuasa
Apa yang terjadi di Turkistan Timur itu bukan soal rebutan kuasa, bukan pula soal pengkhianatan dan perang saudara. Tapi sepenuhnya penindasan dan perampasan  hak azasi manusia serta pembunuhan terencana demi menghapus dan menghilangkan identitas budaya dan agama dalam apa yang disebut; Genosida.

Apa yang menimpa etnis Uyghur di wilayah kaya poros Asia itu adalah penindasan dan perampasan hak atas kedaulatan wilayah, budaya dan agama. Berabad lalu, Turkistan Timur adalah negeri muslim nan jaya di bawah Daulah Ustmaniyah. Muslim Uyghur adalah bangsa merdeka dengan seni, ilmu pengetahuan dan peradaban yang menghiasi dunia. Cahaya kejayaannya pernah memancar dari timur hingga barat dari utara hingga selatan. Kejayaannya menjangkau seluruh penjuru mata angin dengan perdagangan, kerajian, hasil bumi dan pertaniannya.

Ketika perang dunia meletus,Turkistan terbelah dua. Sebelah barat dikuasai Sovyet Rusia, sebelah timur dianeksasi komunis China yang kemudian merobah namanya menjadi Xinjiang sejak tahun 1949 dan menjadikannya wilayah otonomi yang sepenuhnya di bawah kendali China sampai hari ini.

Sejak aneksasi itulah derita muslim Uyghur semakin menjadi-jadi. Masjid-masjid dirobohkan, kitab suci Al Qur’an dibakar dimusnahkan. Sholat dan puasa diharamkan. Warisan peradaban Islam dihancurkan. Sekolah-sekolah Islam ditutup, pelajaran agama dilarang. Burka, Jubah dan jenggot, identitas utama muslim Uyghur, dilarang paksa.

Satu-satunya yang dibolehkan dan wajib dilaksanakan adalah doktrin komunis yang diajar paksa di kamp-kamp konsentrasi dan menyanyikan lagu puja-puji untuk Tiongkok demi pengagungan pada Mao Tse Tung, sang pendiri komunis China, serta lagu puja-puji pada Xi Jinping, presiden China hari ini.

Media barat dan amnesty internasional melaporkan, sampai hari ini kebebasan dan kemerdekaan azasi itu tak ada lagi di Turkistan Timur. Pembangkangan atas kehendak Beijing adalah penjara bagi muslim Uyghur. Bahkan mereka yang lari ke luar negeri terus diburu dan dimata-matai.

Lalu, derita apa yang lebih berat dari penistaan atas kemanusiaan ini? Lihat saja catatan sejarah ini, dari 22 juta jumlahnya dulu, kini muslim Uyghur tersisa hanya sekitar 8 juta jiwa saja. Selebihnya hilang tanpa nama. Tewas karena melawan penguasa, melarikan diri ke luar negeri atau mati bersebab tak kuat menahan siksa di penjara.
 
Tidak Peduli
Ketidakpedulian Pemerintah Indonesia terhadap derita muslim Uyghur semakin nyata ketika satu hari, Jum'at, 22 Desember 2018, usai sholat Jum’at ribuan umat Islam berunjukrasa di depan Kedutaan Besar China, di Jakarta. Tapi pemerintah Indonesia tidak sensitif dan tidak tanggap terhadap masalah yang dialami Muslim Uighur tersebut.

Pemerintah Presiden Jokowi tidak bereaksi atas unjukrasa yang diikuti ribuan orang itu. Sikap itu jelas menyakiti hati umat Islam yang ada di Indonesia. Seharusnya pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar China untuk Indonesia guna memberikan penjelasan kepada publik mengenai kondisi sebenarnya yang dialami muslim Uighur di negara berjuluk negeri tirai bambu tersebut. Tapi hal itu tak pernah dilakukan.

Bantahan dan penjelasan justru muncul dari pribadi-pribadi atau kelompok yang tak jelas mewakili kepentingan siapa. Padahal apa yang disampaikan media-media barat, bahkan dipublikasika dengan terang benderang oleh amnesty internasional, pastilah bukan kebhongan.

Kita, betapapun, tidak benci pada negara apalagi pada orang-orang Tiongkok. Tetapi sebagai manusia yang beradab dan berbudaya, kita jelas menolak semua tindakan yang terindikasi pelanggaran HAM berat, yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis muslim Uyghur di Turkistan Timur sana.

Sebagai bangsa beradab, siapapun pasti akan mengutuk keras penindasan terhadap Muslim Uyghur sebagaimana yang bisa kita lihat dan kita baca dari berbagai laporan media massa dunia. Apapun alasannya, perbuatan yang dilakukan rezim komunis China terhadap muslim Uyghur lebih dari sekedar pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, tapi juga perampasan hak, penghapusan identitas budaya satu bangsa dan pembunuhan terencana.

Karena itu, dimana saja ada hak azasi yang terdzalimi, ada hak-hak satu bangsa yang dirampas paksa, sebagai bangsa merdeka kita harus kita melawannya bersama-sama…….. (*)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar